DPR Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Jamaah Umrah Mandiri di Tengah Konflik Timur Tengah

DPR Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Jamaah Umrah Mandiri di Tengah Konflik Timur Tengah

Cirebon,- Di tengah memanasnya situasi konflik di Timur Tengah, perhatian terhadap keselamatan jamaah umrah asal Indonesia terus diperkuat.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menekankan pentingnya langkah antisipatif pemerintah, khususnya terhadap jamaah umrah mandiri yang saat ini berada di Arab Saudi.

Menurutnya, jamaah umrah mandiri memiliki pola perjalanan yang berbeda dibanding jamaah reguler yang berangkat melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Perbedaan ini dinilai berpotensi menimbulkan kerentanan, terutama dalam proses pemulangan ke Tanah Air.

“Jamaah mandiri ini perlu menjadi perhatian khusus karena kepulangannya tidak selalu menggunakan penerbangan langsung ke Indonesia. Ada yang melalui negara transit,” ujar Selly, Rabu (4/3/2026).

Ia menjelaskan, skema perjalanan melalui negara transit membuka potensi risiko tambahan di tengah situasi kawasan yang belum sepenuhnya kondusif. Karena itu, pemerintah diminta memperkuat koordinasi dengan perwakilan RI di luar negeri, baik KJRI maupun Konsulat Jenderal, khususnya di negara-negara yang terdampak konflik.

Saat ini, DPR juga terus menjalin komunikasi intensif dengan Kementerian Haji (Kemenhaj) guna memastikan perlindungan terhadap sekitar 58 ribu jamaah Indonesia yang masih berada di Arab Saudi.

“Koordinasi tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup langkah konkret untuk menjamin keamanan serta kelancaran proses kepulangan,” katanya.

Selain aspek keamanan perjalanan, pemerintah juga diminta mengantisipasi kemungkinan keterlambatan kepulangan jamaah. Hal ini termasuk kesiapan akomodasi dan logistik apabila terjadi penundaan penerbangan.

Selly juga menyoroti potensi adanya PPIU atau travel yang tidak bertanggung jawab dan menelantarkan jamaah. Untuk itu, Kemenhaj didorong melakukan pendataan dan penelusuran menyeluruh terhadap jamaah Indonesia yang berada di Arab Saudi.

Berdasarkan pembaruan terakhir, sekitar 6.000 jamaah telah berhasil dipulangkan ke Indonesia. Pemerintah, kata dia, akan terus memberikan informasi terkini secara berkala kepada masyarakat.

Ia pun mengimbau masyarakat yang berencana menunaikan ibadah umrah agar menunda keberangkatan hingga situasi di Timur Tengah benar-benar aman dan kondusif.

“Keselamatan jamaah harus menjadi prioritas utama. Untuk sementara, sebaiknya menahan diri dulu sampai kondisi benar-benar stabil,” tegasnya. (HSY)

Spread the love

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *