Dorong Daya Saing IKM, Pemkot Cirebon Jalin Sinergi dengan Kementerian Perindustrian
Jakarta,- Pemerintah Kota Cirebon terus memperkuat peran Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebagai penggerak utama perekonomian daerah. Upaya tersebut diarahkan agar pelaku usaha lokal tidak hanya mampu bertahan di tengah dinamika pasar, tetapi juga berkembang dan memiliki daya saing berkelanjutan.
Beragam program strategis pun dijalankan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi industri kreatif dan manufaktur skala kecil di Kota Wali.
Komitmen tersebut diperkuat melalui audiensi Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, dengan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia, H. Faisol Riza, yang berlangsung di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam menyinergikan kebijakan pemerintah daerah dengan program nasional di sektor industri.
Data Dashboard Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) tahun 2025 mencatat perkembangan industri di Kota Cirebon cukup menggembirakan. Sebanyak 2.312 unit IKM tercatat aktif beroperasi, didampingi 35 industri menengah dan 17 industri besar.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa sektor IKM masih menjadi penopang utama ekonomi kerakyatan di Kota Cirebon.
Wakil Wali Kota, Siti Farida Rosmawati menyampaikan Pemkot Cirebon telah melakukan berbagai langkah nyata untuk memperkuat IKM, mulai dari pembaruan basis data, pembinaan berkelanjutan, hingga pengawasan perizinan usaha.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga dilakukan melalui penciptaan wirausaha baru, salah satunya lewat Program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), serta pelatihan kolaboratif bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
“Pemkot Cirebon tidak membiarkan pelaku IKM berjalan sendiri. Kami menyediakan ruang promosi yang representatif melalui MALL UKM agar produk lokal unggulan bisa naik kelas. Selain itu, fasilitasi promosi terus kami dorong melalui kemitraan dan pameran, baik di tingkat daerah maupun nasional, termasuk sosialisasi peluang ekspor melalui skema imbal dagang,” jelasnya.
Namun demikian, ia menegaskan tantangan di era digital membutuhkan dukungan lebih luas dari pemerintah pusat. Menurutnya, program fasilitasi yang menyentuh langsung pelaku usaha, terutama terkait legalitas dan perlindungan hak kekayaan intelektual, sangat dibutuhkan di daerah.
“Persaingan digital menuntut perlindungan merek dan sertifikasi produk yang kuat. Kami berharap Kementerian Perindustrian dapat menghadirkan bimbingan teknis dan program standardisasi produk di Kota Cirebon, agar karya asli pelaku usaha lokal tidak mudah diklaim atau dipalsukan di pasar digital,” ujarnya.
Audiensi tersebut diharapkan menjadi awal penguatan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan integrasi program yang selaras, sektor industri di Kota Cirebon diyakini akan semakin tangguh, berorientasi ekspor, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Perindustrian RI, H. Faisol Riza, mengapresiasi inisiatif Pemkot Cirebon beserta paparan data yang disampaikan.
Ia menegaskan Kementerian Perindustrian siap memberikan perhatian dan dukungan bagi daerah yang memiliki komitmen kuat dalam membina industri lokal.
“Kota Cirebon memiliki potensi industri yang besar dan tertata dengan baik. Sinergi seperti ini penting agar kebijakan di tingkat pusat dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh para pelaku industri di daerah,” kata Faisol. (HSY)
