Indonesia Sukses Tekan Tarif AS Tanpa Dubes di Washington, Ini Kata Pakar Internasional
Bisniscirebon.com – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencatat prestasi strategis di sektor perdagangan internasional dengan penurunan tarif bea masuk Amerika Serikat (AS) terhadap produk ekspor Indonesia, dari sebelumnya 32% menjadi 19%. Keberhasilan ini menjadi sinyal positif di tengah meningkatnya tensi proteksionisme global.
Keputusan AS menurunkan tarif tersebut dinilai sebagai hasil dari diplomasi ekonomi Indonesia yang efektif dan adaptif, khususnya dalam menghadapi tekanan kebijakan luar negeri yang keras, termasuk dari Presiden AS Donald Trump yang dikenal agresif dalam kebijakan perdagangan.
Menurut Ahmad Khoirul Umam, Ph.D., Direktur Pascasarjana Studi Hubungan Internasional Universitas Paramadina, capaian ini tidak hanya penting dari sisi angka, tetapi juga mencerminkan kapasitas negosiasi Indonesia di tengah kondisi geopolitik yang menantang.
“Keberhasilan ini bukan semata penurunan tarif, tetapi mencerminkan kemampuan diplomasi ekonomi Indonesia dalam menjawab tekanan global, meskipun saat itu kita belum memiliki Duta Besar definitif di Washington DC,” jelas Umam dalam pernyataan tertulisnya.
Ia juga mengingatkan bahwa saat negosiasi berlangsung, situasi tidak menguntungkan. Presiden Trump secara terbuka mengancam akan menaikkan tarif untuk negara-negara anggota BRICS, termasuk Indonesia. Namun, diplomasi Indonesia tetap berhasil membuka ruang dialog dan mendapatkan hasil signifikan.
“Ini menandakan adanya ‘diplomatic trust’ antara Jakarta dan Washington. Kepercayaan seperti ini terbentuk dari pendekatan pragmatic engagement yang konsisten dan menunjukkan bahwa Indonesia adalah mitra strategis yang diperhitungkan di kawasan Indo-Pasifik,” tambahnya.
Meski keberhasilan ini patut diapresiasi, Umam menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh puas diri. Diplomasi ekonomi ke depan perlu strategi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu kuncinya adalah perluasan pasar ekspor ke wilayah nontradisional seperti Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan.
“Kita tidak bisa terus bergantung pada pasar yang sama. Perubahan global menuntut keberanian untuk menembus pasar baru,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar Indonesia mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan mulai fokus pada produk dengan nilai tambah tinggi melalui hilirisasi industri dan pengembangan teknologi.
“Kalau ingin meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam perdagangan internasional, maka ekspor kita harus naik kelas,” tegasnya.
Untuk merespons cepat dinamika perdagangan global, Umam menyarankan pembentukan gugus tugas diplomasi ekonomi lintas kementerian. Menurutnya, perwakilan RI di luar negeri harus memiliki mandat dan dukungan yang kuat untuk menjalankan promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi nasional.
Tak kalah penting, ia menekankan bahwa kekuatan ekonomi bukan hanya dibangun dari luar, tetapi juga dari kemandirian industri dalam negeri.
“Mulai dari penguatan rantai pasok, insentif untuk riset dan inovasi, hingga keberpihakan pada produk lokal dalam pengadaan pemerintah—semua perlu ditata ulang,” jelasnya.
Umam menyebut bahwa keberhasilan negosiasi ini harus dijadikan momentum untuk mengukuhkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi regional yang diperhitungkan.
“Dengan arah kebijakan yang visioner, responsif, dan tetap berpijak pada kepentingan nasional, Indonesia tidak hanya bisa bertahan di tengah gejolak global, tetapi juga berpeluang menjadi pemimpin kawasan,” pungkasnya.**
