Jawa Barat Komitmen Net Zero Emission, Raih Penghargaan Industri Hijau Nasional
BisnisCirebon.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Pada ajang The 2nd Annual Indonesia Green Industry Summit (AIGIS) 2025 yang digelar Kementerian Perindustrian RI di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (20/8/2025), Jawa Barat berhasil meraih penghargaan sebagai Pemerintah Daerah dengan Implementasi Industri Hijau Terbaik Kedua.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, yang hadir mewakili Pemprov Jabar.
“Alhamdulillah, Jawa Barat berhasil meraih penghargaan kategori Pemerintah Daerah dengan Implementasi Industri Hijau Terbaik di AIGIS 2025,” ujar Erwan.
Menurutnya, AIGIS menjadi momentum penting dalam mendorong transformasi industri berkelanjutan. Penerapan prinsip industri hijau melalui efisiensi energi, pemanfaatan energi terbarukan, serta penggunaan teknologi rendah karbon menjadi strategi utama dalam mencapai target net zero emission sektor industri tahun 2050.
Langkah tersebut juga sejalan dengan program Green Industry Service Company (GISCO) yang diinisiasi Kementerian Perindustrian. Program ini mendukung industri dengan asesmen efisiensi, penghitungan jejak emisi, rencana transisi hijau, hingga fasilitasi pembiayaan.
“Ekonomi hijau berkelanjutan adalah tujuan bersama kita semua,” tegas Erwan.
Sementara itu, Menteri Perindustrian RI, Agus Gumiwang Kartasasmita, menekankan bahwa penyelenggaraan AIGIS 2025 mengusung prinsip Zero Emission, Zero Waste, dan Zero APBN.
Ia menyoroti pentingnya ekonomi sirkular dalam mendukung industri hijau, mulai dari daur ulang limbah plastik, pemanfaatan scrap metal menjadi baja, hingga penggunaan limbah biomassa sebagai energi alternatif.
“Dengan ekonomi sirkular, kita bukan hanya menekan emisi dan mengurangi limbah, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi, mengurangi impor, serta membuka lapangan kerja hijau,” jelas Agus.
Ia menambahkan, transformasi menuju industri hijau semakin relevan karena adanya tuntutan global terhadap produk ramah lingkungan dengan jejak karbon transparan. Selain itu, akses terhadap pembiayaan hijau kini semakin luas baik dari lembaga keuangan dalam negeri maupun internasional yang berfokus pada proyek berbasis prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance).
Kebijakan pemerintah yang mendukung dekarbonisasi melalui insentif fiskal, kemudahan investasi, hingga regulasi efisiensi sumber daya juga menjadi faktor pendorong. Bahkan, mekanisme perdagangan global seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa mendorong industri nasional agar mampu memenuhi standar rendah emisi supaya tetap kompetitif.
“Industri nasional harus siap menghadapi standar emisi global agar tetap bertahan dan berdaya saing,” pungkas Agus. Makin Tahu Indonesia.**
