Kinerja BPR Ciayumajakuning Melesat 2025, OJK Luncurkan Aturan Baru untuk Kemudahan UMKM
Cirebon,- Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat, Darwisman, menghadiri kegiatan Evaluasi Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) se-Ciayumajakuning yang berlangsung di Kantor OJK Cirebon, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Kamis (11/12/2025).
Pertemuan ini mengangkat tema “Strategi untuk Mendorong Perbaikan Kualitas Aset Produktif melalui Penyelesaian Kredit Bermasalah dengan Pelaksanaan Lelang Agunan.”
Darwisman menyampaikan industri BPR di wilayah Ciayumajakuning menunjukkan pertumbuhan yang signifikan sepanjang 2025. Dari 18 BPR yang beroperasi, kinerja keuangan tercatat meningkat tajam.
“Sampai Oktober 2025, laba BPR sudah mencapai Rp66,37 miliar. Padahal pada periode yang sama tahun lalu masih rugi Rp35,49 miliar. Ini kenaikan yang luar biasa,” ujarnya.
Selain laba, aset BPR juga tumbuh 9,77 persen. Meski demikian, terdapat sedikit perlambatan pada Dana Pihak Ketiga (DPK) dan penyaluran kredit. Adapun rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) berada di angka 5,28 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata BPR di Jawa Barat.
Darwisman menegaskan OJK mendorong seluruh BPR untuk memperkuat komitmen dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi daerah, khususnya melalui dukungan akses pembiayaan kepada UMKM.
Ia menyoroti hadirnya regulasi baru, yakni POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan bagi UMKM. Aturan ini, kata dia, menjadi terobosan penting yang memberi ruang bagi BPR untuk menghadirkan layanan lebih mudah dan terukur bagi pelaku usaha.
“Nantinya setiap BPR akan menetapkan kebijakan masing-masing terkait bentuk kemudahan dan layanan apa yang bisa diberikan kepada UMKM. Semua tetap harus sejalan dengan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, dan manajemen risiko,” jelasnya.
OJK juga mendorong pembiayaan UMKM berbasis ekosistem atau close-loop, yakni skema yang memastikan seluruh produk UMKM terserap pasar dengan baik. Skema ini diharapkan mampu menekan potensi NPL karena rantai pasok dan pemasaran dikendalikan secara menyeluruh.
Selain UMKM, BPR dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai program pemerintah, termasuk program pangan MBG/SPPG dan pembiayaan sektor produksi yang memasok kebutuhan harian masyarakat.
“SPPG setiap hari butuh pasokan mulai dari beras, telur, daging ayam, cabai, ikan, hingga susu. BPR bisa membiayai UMKM yang memproduksi komoditas tersebut sehingga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas,” kata Darwisman.
Ia juga menyebut BPR memiliki peran penting dalam mendukung program perumahan bersubsidi (FLPP), yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.
Darwisman menyoroti lima tantangan utama yang perlu diantisipasi BPR ke depan. Pertemuan, digitalisasi layanan agar lebih cepat dan akurat, kedua persaingan ketat dari layanan keuangan digital, ketiga peningkatan risiko operasional dan risiko kredit di tengah ketidakpastian ekonomi global, keempat perlunya mitigasi risiko yang lebih kuat di tengah dinamika ekonomi 2026, dan kelima tuntutan tata kelola dan integritas yang semakin tinggi.
Ia menegaskan masyarakat kini menunggu layanan BPR yang cepat, ramah, namun tetap berkualitas. Pelayanan yang kompetitif bahkan diharapkan mampu menyaingi layanan cepat dari rentenir.
“Kami optimis industri BPR akan terus berkembang. Selama tata kelola dijaga dan zero tolerance terhadap fraud diterapkan, BPR akan tetap eksis dan menjadi pilar penting ekonomi daerah,” tegasnya. (HSY)
