OJK Cirebon Pastikan Stabilitas Keuangan Ciayumajakuning Tetap Terjaga di 2025
Cirebon,- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon menilai stabilitas sektor jasa keuangan di wilayah Ciayumajakuning yang meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan sepanjang tahun 2025 berada dalam kondisi stabil. Stabilitas tersebut ditopang oleh fungsi intermediasi lembaga keuangan yang berjalan cukup baik.
Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib menjelaskan kinerja sektor perbankan, khususnya Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di wilayah Ciayumajakuning menunjukkan tren pertumbuhan positif hingga Desember 2025.
Menurutnya, kinerja 18 BPR yang beroperasi di wilayah tersebut mencatat peningkatan secara tahunan (year on year/yoy) maupun bulanan (month to month/mtm) yang tercermin dari sejumlah indikator keuangan.
“Penyaluran kredit sampai dengan Desember 2025 secara yoy meningkat sebesar 0,35 persen menjadi Rp2,010 triliun. Namun secara mtm terjadi kontraksi sebesar 0,55 persen,” ujar Agus.
Meski demikian, kualitas kredit BPR justru menunjukkan perbaikan. Hal itu terlihat dari rasio Non Performing Loan (NPL) yang mengalami penurunan, baik secara yoy maupun mtm masing-masing sebesar 1,53 persen dan 0,37 persen.
Dari sisi aset, BPR di Ciayumajakuning juga mencatat pertumbuhan positif. Hingga Desember 2025, total aset meningkat 5,54 persen secara yoy menjadi Rp2,87 triliun, serta naik 0,60 persen secara mtm.
Sementara itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga mengalami peningkatan. Total DPK tercatat mencapai Rp2,28 triliun, tumbuh 4,51 persen secara yoy dan 0,65 persen secara mtm.
Kinerja rentabilitas BPR pun menunjukkan perbaikan. Rasio Return on Assets (ROA) per Desember 2025 tercatat sebesar 3,33 persen, meningkat 0,34 persen secara mtm dan 5,53 persen secara yoy.
Peningkatan ROA tersebut turut diiringi dengan penurunan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) secara tahunan sebesar 35,56 persen menjadi 81,92 persen, yang menunjukkan semakin efisiennya biaya operasional BPR. Meski demikian, secara mtm rasio BOPO mengalami kenaikan sebesar 3,03 persen.
Dari sisi permodalan, rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) BPR masih berada pada level yang kuat. Per Desember 2025, CAR tercatat sebesar 20,09 persen, meskipun mengalami kontraksi 11,09 persen secara yoy.
Agus menambahkan, penyaluran kredit BPR di Ciayumajakuning masih didominasi oleh beberapa sektor ekonomi utama.
Lima sektor terbesar penerima kredit BPR meliputi:
Sektor bukan lapangan usaha lainnya sebesar 47,36 persen atau sekitar Rp941,26 miliar
Perdagangan besar dan eceran sebesar 35,63 persen atau Rp708,22 miliar
Pertanian, perburuan, dan kehutanan sebesar 4,44 persen atau Rp88,22 miliar
Rumah tangga sebesar 2,81 persen atau Rp55,85 miliar
Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan, dan perorangan lainnya sebesar 2,55 persen atau Rp50,72 miliar
Berdasarkan jenis penggunaan, penyaluran kredit BPR masih didominasi kredit konsumsi dengan nilai mencapai Rp1,01 triliun.
Namun dari sisi pertumbuhan, kredit modal kerja mencatat pertumbuhan tertinggi, yakni 4,73 persen secara yoy, melampaui pertumbuhan kredit konsumsi maupun kredit investasi.
Secara regional, kontribusi BPR Ciayumajakuning terhadap kinerja BPR di Jawa Barat juga cukup signifikan. Hingga Desember 2025, porsi penyaluran kredit BPR di wilayah ini mencapai 10,53 persen dari total kredit BPR di Jawa Barat.
Sementara itu, penghimpunan DPK mencapai 12,48 persen, dan porsi aset BPR Ciayumajakuning mencapai 10,83 persen dari total aset BPR di provinsi tersebut.
Dalam upaya memperkuat industri BPR, OJK Cirebon terus melakukan monitoring terhadap penerapan POJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Strategi Anti-Fraud bagi lembaga jasa keuangan.
Selain itu, OJK juga mendorong penguatan industri BPR melalui konsolidasi sesuai POJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
“Langkah ini dilakukan untuk memastikan industri BPR semakin sehat, kuat, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkas Agus. (HSY)
