OJK Cirebon Perkuat Inklusi Keuangan Nelayan di Kampung Nelayan Merah Putih
Cirebon,- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon bersama Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar kegiatan edukasi dan literasi keuangan bertajuk “Bahari Tangguh, Ekonomi Maju” bagi para nelayan di Kampung Nelayan Merah Putih, Desa Gebang Mekar, Kabupaten Cirebon, Senin (2/3/2026).
Kegiatan ini menjadi wujud komitmen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat pesisir, sekaligus mendukung program pemerintah dalam pengembangan kawasan perikanan berbasis potensi lokal.
Berdasarkan penetapan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP), Desa Gebang Mekar termasuk dalam program Kampung Nelayan Merah Putih. Desa ini memiliki jumlah rumah tangga nelayan aktif yang cukup besar dengan aktivitas perikanan tangkap yang dominan, sehingga memegang peran strategis dalam menopang perekonomian pesisir Kabupaten Cirebon.
OJK memandang, penguatan sektor riil tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan masyarakat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi nelayan dapat berjalan lebih stabil dan berkelanjutan.
Kegiatan ini turut dihadiri Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dr. Ir. H. Kardaya Warnika, D.E.A., Wakil Bupati Cirebon H. Agus Kurniawan Budiman, serta pimpinan Bank BJB Bambang Kendra Senjaya beserta jajaran.
Sebagai regulator dan pengawas sektor jasa keuangan, OJK berperan menggerakkan sinergi agar edukasi yang diberikan tidak hanya meningkatkan pemahaman nelayan, tetapi juga membuka akses terhadap layanan keuangan formal yang legal, aman, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, menegaskan literasi keuangan merupakan fondasi penting dalam membangun ekonomi nelayan yang lebih tangguh.
“Kami ingin nelayan tidak hanya fokus pada hasil tangkapan, tetapi juga mampu merencanakan, mengelola, dan memanfaatkan pendapatan secara terencana,” ujarnya.
Menurutnya, dengan perencanaan keuangan yang bijak serta pemanfaatan produk dan layanan keuangan formal yang legal, stabilitas ekonomi keluarga nelayan dapat terjaga dan kesejahteraan meningkat secara bertahap.
Lebih jauh, OJK mendorong pengembangan Desa Gebang Mekar sebagai Desa Ekosistem Keuangan Inklusi (EKI). Konsep ini menempatkan desa sebagai ekosistem yang masyarakatnya memiliki akses dan pemanfaatan layanan keuangan formal secara optimal.
“Pengembangan EKI dilakukan melalui pemetaan berbasis data terkait tingkat literasi dan inklusi, identifikasi kebutuhan pembiayaan produktif, serta penguatan sinergi antara pemerintah desa, lembaga jasa keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya,” katanya.
Anggota Komisi XI DPR RI, Kardaya Warnika menegaskan parlemen memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk memastikan sektor keuangan berpihak pada masyarakat.
“Perluasan akses pembiayaan harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen. Nelayan perlu mendapatkan akses yang aman, terjangkau, dan tidak memberatkan,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman menyampaikan penguatan kapasitas finansial nelayan merupakan bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah.
“Penguatan literasi keuangan sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kami mendukung pengembangan Desa Gebang Mekar sebagai desa yang mandiri secara ekonomi dan inklusif secara keuangan,” ujarnya.
Sinergi lintas sektor dinilai penting agar program literasi keuangan terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi, koperasi nelayan, serta penguatan rantai nilai perikanan.
Sebagai bentuk kolaborasi konkret, Bank BJB turut memperkenalkan produk pembiayaan yang relevan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nelayan. Kehadiran bank pembangunan daerah tersebut diharapkan mampu memperluas akses kredit produktif dan mendukung sektor unggulan lokal di wilayah pesisir.
Kegiatan ini disambut antusias para nelayan. Selain mendapatkan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan, mereka juga berkesempatan berdialog langsung dengan regulator, legislatif, dan perbankan terkait kebutuhan pembiayaan serta perlindungan konsumen di sektor perikanan.
Melalui “Bahari Tangguh, Ekonomi Maju”, OJK bersama DPR RI, Pemerintah Kabupaten Cirebon, dan industri jasa keuangan menegaskan komitmen untuk terus memperluas literasi dan akses keuangan bagi nelayan.
Upaya ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pesisir secara berkelanjutan serta mewujudkan nelayan yang mandiri, tangguh, dan sejahtera. (HSY)
