Program Sekolah Rakyat di Kota Cirebon Dinilai Baik, Tapi Butuh Perbaikan Fasilitas
ARAH PANTURA, Cirebon – Komisi III DPRD Kota Cirebon melakukan kunjungan kerja ke Sekolah Rakyat (SR) Terintegrasi 1 Kota Cirebon yang berlokasi di kompleks SMPN 18, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kamis (2/10/2025).
Peninjauan tersebut bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program Sekolah Rakyat—kebijakan pemerintah pusat dalam pemerataan pendidikan—dapat berjalan optimal di daerah.
Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, Yusuf, M.Pd, menyebut pelaksanaan program SR relatif baik meski baru berjalan dua bulan. Mulai dari rekrutmen tenaga pendidik, penerimaan peserta didik, hingga kurikulum dinilai sudah sesuai dengan harapan.
“Dari sisi rekrutmen guru dan siswa, hingga kurikulum, kami menilai sudah cukup baik walaupun sekolah ini masih tahap persiapan,” ungkap Yusuf.
Meski demikian, pihaknya menemukan beberapa catatan penting, terutama terkait ketersediaan sarana asrama. Saat ini, hanya ada dua ruang asrama untuk menampung 75 siswa.
“Asrama perlu mendapat perhatian serius. Jangan sampai satu ruangan menampung terlalu banyak siswa, karena dapat berpengaruh pada kenyamanan dan kesehatan mereka,” tegasnya.
Sekretaris Komisi III, R. Endah Arisyanasakanti, SH, menambahkan bahwa pengawasan terhadap siswa juga harus diperkuat. Walaupun sekolah telah memasang CCTV di setiap ruangan, pengawasan secara langsung tetap diperlukan.
“CCTV memang membantu, tapi pendampingan intensif tetap penting agar perkembangan anak bisa terpantau, baik dari sisi akademik maupun psikologis,” jelasnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Fitrah Malik, SH, menegaskan program Sekolah Rakyat merupakan upaya penting untuk meningkatkan akses pendidikan sekaligus mengurangi angka kemiskinan.
“Program ini adalah bagian dari ikhtiar pemerintah mencerdaskan bangsa. Namun terkait fasilitas asrama, kamar mandi, serta sarana pendukung lainnya, akan kami bahas lebih lanjut dalam rapat kerja,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala SR Terintegrasi 1 Kota Cirebon, Khaerunisa, M.Pd, menjelaskan bahwa pembelajaran masih dilakukan secara bertahap karena status sekolah masih bersifat sementara sambil menunggu koordinasi lintas kementerian.
“Sekolah ini masih dalam tahap rintisan, tapi kegiatan belajar tetap berjalan. Saat ini kami memiliki 75 siswa, terdiri dari dua rombel SMP dan satu rombel SD,” jelasnya. Makin Tahu Indonesia.
