Skema KPBU Jadi Terobosan Pemkot Cirebon untuk Penerangan Jalan
Cirebon,- Pemerintah Kota Cirebon menegaskan komitmennya mendorong percepatan pembangunan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Skema ini dinilai bukan sekadar alternatif pembiayaan, melainkan instrumen strategis untuk mempercepat penyediaan infrastruktur dengan pembagian risiko yang proporsional antara pemerintah dan pihak swasta.
Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Capacity Building KPBU untuk penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ) yang digelar di Aula Bappelitbangda Kota Cirebon, Kamis (19/2/2026).
Forum ini menjadi langkah awal Pemkot Cirebon dalam mematangkan rencana kolaborasi investasi guna memperluas layanan penerangan jalan tanpa sepenuhnya bergantung pada keterbatasan APBD.
Wali Kota Cirebon, Effendi Edo menekankan di tengah ruang fiskal daerah yang terbatas, pemerintah harus berani menghadirkan terobosan. Menurutnya, pendekatan konvensional dalam pembiayaan pembangunan berisiko memperlambat realisasi program prioritas.
“Sistem KPBU ini harus segera kita wujudkan dan dijalankan secara serius. Dengan skema ini, jumlah PJU yang dapat dipasang akan jauh lebih besar dibandingkan jika hanya mengandalkan anggaran rutin,” ujar Edo.
“Saya minta seluruh jajaran mengikuti proses ini dengan sungguh-sungguh agar implementasinya berjalan optimal,” tambahnya.
Ia menambahkan, rencana penerapan KPBU di Kota Cirebon juga diperkuat dengan studi banding ke daerah yang telah lebih dulu sukses menjalankannya, salah satunya Kabupaten Madiun. Pengalaman tersebut diharapkan menjadi referensi dalam menyusun dokumen dan skema proyek yang matang.
Bertepatan dengan awal Ramadan, Wali Kota juga mengajak seluruh jajaran untuk memaknai upaya percepatan pembangunan ini sebagai bentuk tanggung jawab dan amanah kepada masyarakat. Ia menegaskan, keberhasilan KPBU sangat ditentukan oleh sinergi antara eksekutif dan legislatif.
“Dukungan kebijakan serta pengawasan konstruktif dari DPRD akan menjadi fondasi penting. Kita ingin menggandeng mitra usaha yang kredibel, sehingga proyek yang ditawarkan juga harus credible, feasible, dan bankable. Seluruh dokumen dan regulasi harus dipersiapkan secara matang,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Kota Cirebon, Agus Herdiyana menjelaskan proyek penerangan jalan dipilih sebagai pilot project karena memiliki dampak langsung bagi masyarakat. Penerangan jalan, menurutnya, bukan hanya infrastruktur fisik, tetapi juga simbol kehadiran pemerintah dalam menjamin rasa aman dan nyaman warga.
“Melalui KPBU, kita berupaya memastikan layanan berkualitas tetap bisa dirasakan masyarakat meskipun kemampuan anggaran terbatas. Capacity building ini diharapkan mampu menghasilkan peta jalan yang jelas untuk percepatan pembangunan,” kata Agus.
Dukungan terhadap rencana tersebut juga datang dari pusat. Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII), Andre Permana, yang mengikuti kegiatan secara daring, menyampaikan bahwa skema KPBU untuk sektor penerangan jalan saat ini banyak diminati daerah karena terbukti efektif.
Ia mengapresiasi langkah Kota Cirebon yang dinilai progresif dalam membuka peluang investasi infrastruktur.
“Kami siap mendukung setiap tahapan proses, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Sinergi ini diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan di daerah,” ujar Andre. (HSY)
