Strategi DKP3 Kota Cirebon: Optimalisasi UPT dan Layanan Digital untuk Tingkatkan PAD 2026
Cirebon,- Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Cirebon terus mematangkan strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) pada 2026 melalui penguatan layanan berbasis digital dan optimalisasi unit pelaksana teknis (UPT).
Langkah tersebut ditempuh menyusul kinerja PAD DKP3 sepanjang 2025 yang dinilai positif dan melampaui target. Atas capaian itu, DKP3 menetapkan target PAD tahun ini sebesar Rp2 miliar, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
Kepala DKP3 Kota Cirebon, Elmi Masruroh mengatakan keberhasilan tahun lalu menjadi pijakan untuk melakukan perbaikan sistem, terutama dalam tata kelola layanan dan pemasaran produk sektor pangan, pertanian, serta perikanan.
“Bukan hanya menaikkan target, tapi juga membenahi cara kerja, khususnya di UPT agar lebih efektif dan adaptif,” ujar Elmi kepada About Cirebon, Selasa (20/1/2026).
Salah satu fokus utama DKP3 pada 2026, kata Elmi, adalah penerapan sistem pembayaran non-tunai secara menyeluruh di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kejawanan. Digitalisasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, serta kepatuhan pembayaran retribusi.
Menurut Elmi, TPI Kejawanan selama ini menjadi tulang punggung penerimaan PAD DKP3. Pada 2025, retribusi dari TPI tersebut tercatat melampaui target dengan capaian lebih dari Rp1,5 miliar.
“Kepercayaan pemilik kapal dan nelayan terhadap TPI Kejawanan cukup tinggi, sehingga aktivitas pelelangan relatif stabil,” katanya.
Selain sektor perikanan tangkap, DKP3 juga mendorong UPT lain yang mengelola penjualan ikan segar, bibit tanaman, hingga ternak untuk memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Tak hanya itu, DKP3 memperkuat koordinasi lintas instansi, termasuk dengan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan, Pertamina, serta BPH Migas, untuk memastikan rantai aktivitas perikanan berjalan lancar, terutama terkait ketersediaan BBM bersubsidi bagi nelayan.
Di luar sektor perikanan, kontribusi PAD juga diharapkan datang dari layanan jasa UPT pelayanan veteriner yang melayani pemeriksaan dan perawatan hewan.
“Semua potensi kami optimalkan, dari perikanan, pertanian, hingga layanan jasa. Dengan begitu, target PAD 2026 bisa dicapai secara realistis,” pungkas Elmi. (HSY)
