Wakil Wali Kota Cirebon Gunakan Gaji Pribadi Bantu Warga Korban Rumah Ambruk
Cirebon,- Persoalan bantuan bagi warga terdampak rumah ambruk di Kota Cirebon masih berlanjut hingga awal 2026. Intensitas cuaca ekstrem yang terjadi sepanjang Januari menyebabkan jumlah rumah warga yang roboh terus bertambah, terutama di wilayah rawan banjir.
Salah satu kelurahan yang paling terdampak adalah Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti. Selain kerap terendam banjir, kondisi hujan lebat dan angin kencang membuat sejumlah bangunan milik warga tidak mampu bertahan.
Lurah Kalijaga, Entis Sutisna mengungkapkan sejak awal Januari hingga 11 Januari 2026, wilayahnya beberapa kali dilanda cuaca ekstrem yang berujung pada banjir dan rumah ambruk. Berdasarkan laporan yang diterimanya, sedikitnya enam rumah warga roboh selama periode tersebut.
“Baru Januari saja, laporan rumah ambruk sudah ada enam unit,” ujar Entis.
Di tengah belum adanya solusi anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemkot Cirebon untuk penanganan rumah ambruk, Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, mengambil langkah pribadi. Ia memutuskan menggunakan gajinya sendiri untuk membantu warga yang rumahnya mengalami kerusakan parah.
Pada Minggu (11/1/2026), Farida turun langsung menyerahkan bantuan kepada empat kepala keluarga yang rumahnya ambruk. Tiga di antaranya berada di Kelurahan Kalijaga dan satu warga lainnya berasal dari Kelurahan Jagasatru.
Tiga warga Kalijaga yang menerima bantuan tersebut yakni Ismet, warga RT 04 RW 04 Tugu Dalem; Abdurrohman, warga RT 08 RW 03 Kampung Kalijaga; serta Muanah, warga RT 01 RW 03 Kampung Kalijaga. Sementara satu penerima lainnya adalah Loli Harliana, warga RT 02 RW 04 Pegajahan Utara, Kelurahan Jagasatru.
“Alhamdulillah, saya memulai membantu secara pribadi karena anggaran BTT belum bisa digunakan. Empat rumah ini kondisinya paling parah,” kata Farida.
Farida menjelaskan, bantuan tersebut bersumber dari gaji pribadinya selama tahun 2025 yang tidak pernah digunakan. Ia juga menegaskan seluruh rumah yang dibantu sebenarnya telah melalui proses pengajuan dan verifikasi lapangan oleh Dinas Sosial, namun hingga kini belum juga direalisasikan.
Bahkan, menurut Farida, ada rumah warga yang sudah ambruk sejak dua tahun lalu dan berulang kali masuk daftar pengajuan bantuan, namun belum mendapatkan realisasi.
“Semua sudah disurvei. Ada yang sudah dua tahun ambruk dan dua kali diajukan, tapi belum juga terealisasi,” jelasnya.
Ke depan, Farida meminta dinas teknis terkait agar lebih sigap dalam menangani persoalan hunian tidak layak. Ia menegaskan, jika rumah warga telah masuk daftar bantuan Rutilahu, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) harus segera menindaklanjuti.
Sementara itu, Dinas Sosial diminta melakukan pendataan awal dan mencarikan skema bantuan alternatif ketika BTT tidak dapat digunakan.
“Saya berharap dinas terkait segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi semakin banyaknya rumah ambruk dan rumah tidak layak huni,” tegasnya.
Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Cirebon, sepanjang 2025 tercatat sebanyak 378 proposal pengajuan bantuan rumah ambruk. Namun, realisasi bantuan baru dilakukan pada tahap pertama dengan jumlah 59 rumah.
Bantuan yang diberikan bersifat stimulan dengan nominal berbeda, yakni Rp7,5 juta untuk rusak ringan, Rp8 juta untuk rusak sedang, dan Rp10 juta untuk rusak berat.
Proposal tersebut dibagi dalam empat tahap. Tahap pertama terdapat 100 proposal, yang setelah proses verifikasi dan validasi hanya 59 rumah dinyatakan layak dibantu.
Tahap kedua menerima 171 proposal, dengan 120 rumah dinyatakan memenuhi syarat. Selanjutnya, tahap ketiga sebanyak 90 proposal dan tahap keempat 17 proposal.
Namun, sepanjang 2025, hanya tahap pertama yang direalisasikan melalui BTT. Tahap berikutnya tidak dicairkan karena adanya pandangan bahwa bantuan rumah ambruk tidak dapat dibiayai melalui anggaran BTT, sebagaimana sempat menjadi sorotan Komisi III DPRD Kota Cirebon. (HSY)
