Tanggap Darurat Banjir, Bupati Cirebon Terima Bantuan Kemensos dan BNPB
BisnisCirebon.com: Bupati Cirebon H.Imron menerima bantuan dari Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), untuk penanganan dan korban banjir yang terjadi di Cirbeon Timur.
Penyerahan bantuan tersebut, dilakukan oleh pimpinan rombongan Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid yang melakukan kunjungan secara langsung di Pendopo Kabupaten Cirebon.
Bupati Imron mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Kemensos dan juga BNPB. Karena menurut Imron, dalam penanganan pasca bencana ini, sangat dibutuhkan sejumlah bantuan.
“Oleh karena itu, saya mewakili masyarakat dan pemerintah daerah, mengucapkan terima kasih kepada komisi VIII DPR RI dan Kemensos serta BNPB, yang sudah memberikan bantuan untuk Kabupaten Cirebon,” kata Imron, Kamis (14/3/2024).
Imron menuturkan, bahwa dalam pertemuan tersebut, dirinya juga sudah menyampaikan mengenai kondisi dan penyebab dari banjir, yang kerap terjadi di wilayah Cirebon Timur itu.
Pihaknya juga mengusulkan sejumlah langkah penanganan yang perlu mendapatkan intervensi dari banyak pihak, agar banjir tidak lagi terjadi di Kabupaten Cirebon.
“Kami sudah sampaikan usulan penanganan yang perlu dilakukan,” kata Imron.
Imron menambahkan, bahwa Pemkab Cirebon juga akan memperpanjangan status tanggap darurat yang sudah dikeluarkan sebelumnya. Karena sesuai aturan, status tanggap darurat hanya berlaku selama 7 hari.
Status tanggap darurat sendiri ujar Imron, akan diperpanjang, hingga kondisi lokasi terdampak bencana di wilayah Cirbeon Timur, sudah bisa kembali normal.
“Tanggap darurat akan diperpanjang hingga situasinya normal,” ujar Imron.
Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Gantina menuturkan, bahwa Komisi VIII DPR RI cukup prihatin dengan banyaknya bencana yang terjadi di Kabupaten Cirebon. Ia menyebut, bahwa Kabupaten Cirbeon saat ini, kerap terjadi bencana banjir, rob dan juga angin puting beliung.
Sedangkan solusi untuk penanganan banjir yang akan diupayakan, yaitu pengerukan yang dilakukan di beberapa titik, yang sering menjadi penyebab banjir. Seperti yang ada di Kecamatan Waled. Hal ini nantinya akan melibatkan instansi provinsi dan juga pusat.
“Kami akan melibatkan BNPB, BBWS dan juga Kementerian Sosial, serta provinsi” kata Selly. (ard)
