HUT ke-26 KKP: Dirjen Perikanan Tangkap Dorong Transformasi Nelayan Menuju Era Modern
Cirebon,- Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) menggelar acara Tasyakuran di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan, Kota Cirebon, Minggu (26/10/2025).
Kegiatan dengan tema “Bergerak, Berdampak, Berkelanjutan” ini dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Komjen Pol (Purn) Drs. Lotharia Latif, S.H., M.Hum. Acara tersebut juga digelar serentak di seluruh unit pelaksana teknis (UPT) dan pelabuhan perikanan di Indonesia.
Lotharia Latif menegaskan KKP terus berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kelautan dan peningkatan kesejahteraan nelayan melalui berbagai program strategis. Salah satunya adalah Program Kampung Nelayan Merah Putih dan revitalisasi pelabuhan perikanan di berbagai daerah.
“Program ini diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi baru, membuka lapangan kerja, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan nelayan Indonesia,” ujar Latif.
Ia menambahkan, pada tahap pertama, pemerintah menargetkan pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih dan dalam jangka panjang akan dikembangkan menjadi 1.000 kampung nelayan di seluruh wilayah Indonesia.
Menurut Larif, total hasil tangkapan ikan nasional pada 2024 mencapai sekitar 7 juta ton, dan pada 2025 diharapkan tetap terkendali di kisaran 5 juta ton. Pengendalian ini penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut.
“Penangkapan ikan tidak boleh dilakukan secara masif. Kita harus menjaga keseimbangan agar sumber daya laut tetap lestari dan berkelanjutan,” jelasnya.
Selain pasar domestik, hasil tangkapan juga diarahkan untuk memenuhi permintaan pasar ekspor, terutama untuk komoditas unggulan seperti udang dan rajungan yang memiliki permintaan tinggi di Amerika Serikat.
Dalam momentum HUT KKP ke-26 ini, Latif juga mengungkapkan akan dilaksanakan Rembuk Nelayan Nasional. Forum ini menjadi wadah bagi pemerintah dan asosiasi nelayan untuk mengevaluasi kebijakan perikanan tangkap, termasuk penyaluran subsidi BBM bagi nelayan kecil.
“Kami membuka saluran komunikasi yang baik dengan asosiasi dan himpunan nelayan. Dalam rembuk nasional nanti, akan dibahas berbagai masukan, termasuk distribusi subsidi BBM agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” katanya.
Latif menegaskan nelayan Indonesia perlu beradaptasi dengan standar internasional agar produk perikanan nasional mampu bersaing di pasar global.
“Negara-negara maju seperti di Eropa dan Amerika kini mensyaratkan data penangkapan yang transparan, alat tangkap ramah lingkungan, dan kapal yang terdaftar resmi. Kita harus siap mengadopsi itu,” ujarnya.
Untuk itu, kata Latif, KKP terus memberikan pelatihan dan sertifikasi bagi nelayan agar mampu memenuhi standar ekspor yang ditetapkan negara tujuan.
“Nilai ekspor ikan kita sangat tinggi. Sayang kalau hasil laut melimpah hanya untuk konsumsi domestik. Dengan sertifikasi dan pelatihan, nelayan bisa meningkatkan nilai jual dan kesejahteraan,” tegasnya.
Latif menegaskan pentingnya transformasi nelayan tradisional menuju nelayan modern yang mampu mengikuti perkembangan regulasi dan teknologi perikanan global.
“Ini bukan sekadar strategi, tapi langkah bertahap untuk mentransformasi saudara-saudara kita nelayan agar bisa menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman. Dengan begitu, kesejahteraan mereka akan meningkat,” pungkasnya. (HSY)
The post HUT ke-26 KKP: Dirjen Perikanan Tangkap Dorong Transformasi Nelayan Menuju Era Modern appeared first on About Cirebon.
