Komisi II DPRD Kota Cirebon Apresiasi DKUKMPP, Dorong Kolaborasi Perkuat UMKM dan Ekonomi Daerah
Cirebon,- Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon, Abdul Wahid Wahdinih, S.Sos., mengapresiasi langkah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP) Kota Cirebon yang membuka ruang kolaborasi lintas sektor dalam Forum Perangkat Daerah (FPD), Kamis (26/2/2026).
Menurut Wahid, keterbukaan pemerintah daerah dalam menyerap masukan dari berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mewujudkan kemandirian ekonomi daerah.
“Kami melihat DKUKMPP membuka ruang dialog yang luas. Ini langkah positif karena program pemberdayaan ekonomi tidak bisa berjalan sendiri, tetapi harus melibatkan banyak pihak,” ujarnya.
Forum tersebut digelar sebagai upaya memperkuat sinergi antarsektor untuk mendorong pemberdayaan pelaku usaha serta pertumbuhan ekonomi di Kota Cirebon.
Sejumlah stakeholder hadir dalam kegiatan ini, di antaranya perwakilan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perum Bulog, Pelindo, perangkat daerah, perguruan tinggi, pelaku UMKM, hingga forum pedagang kaki lima.
Wahid menilai, forum ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun kebijakan berbasis kolaborasi. Komisi II DPRD, kata dia, siap mendukung berbagai terobosan yang bertujuan memperkuat sektor UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Sinergi antara legislatif, eksekutif, dunia usaha, dan akademisi diharapkan mampu menghadirkan inovasi dalam pengembangan UMKM, perdagangan, serta industri di Kota Cirebon,” tegasnya.
Ia juga memastikan DPRD akan terus mengawal program-program strategis yang berdampak langsung terhadap penguatan ekonomi daerah.
Sementara itu, Kepala DKUKMPP Kota Cirebon, Dr. H. Iing Daiman, S.IP., M.Si., menjelaskan Forum Perangkat Daerah ini bertujuan menyinkronkan rencana kerja dinas dengan kebutuhan riil di lapangan.
Menurutnya, masukan dari berbagai pihak sangat penting untuk menyusun program yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Melalui forum ini, kami mengundang seluruh stakeholder, mulai dari lembaga keuangan, BUMN, hingga pelaku usaha, untuk bersama-sama menyempurnakan rencana kerja DKUKMPP,” ujarnya.
Dalam diskusi, sejumlah gagasan strategis turut mengemuka. Salah satunya terkait optimalisasi peran pelabuhan di Kota Cirebon. Perum Bulog yang memiliki mandat distribusi pangan ke berbagai wilayah, termasuk Kalimantan dan Sumatera, melihat peluang reaktivasi pelabuhan sebagai jalur distribusi alternatif.
Selama ini, distribusi pangan masih bergantung pada Pelabuhan Tanjung Priok. Penguatan pelabuhan daerah dinilai dapat meningkatkan efisiensi biaya logistik sekaligus memperluas konektivitas perdagangan.
Selain itu, sinergi dengan perguruan tinggi juga menjadi perhatian, khususnya dalam pemanfaatan limbah hasil kelautan yang belum dikelola secara optimal.
Padahal, limbah tersebut dinilai memiliki nilai ekonomis tinggi apabila diolah menjadi produk bernilai tambah, sehingga berpotensi membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.
“Gagasan-gagasan ini penting untuk perencanaan ke depan. Kolaborasi menjadi kunci agar program yang dirancang benar-benar mampu menjawab kebutuhan pelaku UMKM dan masyarakat,” pungkasnya. (HSY)
