Komisi II DPRD Kota Cirebon Fokuskan Program Pengendalian Banjir dan Infrastruktur 2026
Cirebon,- Komisi II DPRD Kota Cirebon menegaskan pentingnya penguatan program pengendalian banjir dan penataan infrastruktur daerah dalam rapat kerja bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), Senin (19/1/2026).
Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, M. Handarujati Kalamullah, S.Sos, MAP, menyampaikan sepanjang 2025 DPUTR telah melakukan normalisasi terhadap 14 aliran sungai di wilayah Kota Cirebon. Meski demikian, masih terdapat sejumlah kawasan yang dinilai rawan genangan dan membutuhkan penanganan lanjutan.
Beberapa titik yang menjadi perhatian antara lain ruas Jalan Cipto, kawasan Perumnas tepat di depan RS Siloam, serta sedikitnya 28 titik drainase yang berada di bawah kewenangan DPUTR.
“Dari sisi perbaikan jalan, kami mencatat dari 26 ruas yang dikerjakan hasilnya cukup baik. Namun pada 2026, kami berharap seluruh program dapat dilaksanakan lebih optimal dengan koordinasi lintas sektor yang kuat,” ujar Handarujati yang akrab disapa Andru.
Ia juga menekankan perlunya pembangunan sarana pengendali banjir berupa embung atau tempat parkir air. Menurutnya, posisi Kota Cirebon sebagai wilayah hilir menjadikan daerah ini rentan terdampak limpasan air saat debit meningkat.
Saat ini, kapasitas embung yang tersedia baru mencapai sekitar 300 meter kubik, jauh di bawah kebutuhan ideal yang diperkirakan mencapai 3.000 meter kubik. Kekurangan kapasitas tersebut dinilai berdampak langsung terhadap beban aliran air, terutama di kawasan Terusan Pemuda.
Dalam aspek penataan kota, Komisi II DPRD meminta agar perencanaan pembangunan infrastruktur dilakukan secara terukur dan berkesinambungan. Pemerintah daerah juga didorong lebih adaptif terhadap kondisi cuaca yang tidak menentu, agar pelaksanaan kegiatan fisik tidak terkonsentrasi di akhir tahun anggaran.
“Targetnya, pekerjaan fisik sudah bisa dimulai pada triwulan kedua sehingga hasilnya lebih maksimal,” kata Andru.
Sementara itu, Kepala DPUTR Kota Cirebon, Rachman Hidayat, ST menjelaskan fokus program kerja DPUTR pada 2026 masih diarahkan pada perbaikan jalan dan penanganan banjir. Perbaikan jalan dilakukan berdasarkan skala prioritas di sejumlah ruas, seperti Jalan Cipto, Sumurwuni, Kedungkrisik, hingga wilayah Argasunya.
Selain itu, pihaknya juga tengah mengupayakan dukungan dari pemerintah pusat melalui program Instruksi Presiden (Inpres) untuk perbaikan sejumlah ruas jalan utama, di antaranya Jalan Wahidin, Rajawali Raya, dan Siliwangi.
“Normalisasi sungai terus kami lakukan secara berkala karena tingkat sedimentasi cukup tinggi. Idealnya, sebagai wilayah hilir, sungai di Kota Cirebon dinormalisasi maksimal dua tahun sekali,” jelas Rachman.
Rapat tersebut turut dihadiri anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon, yakni Dian Novitasari, S.Kom, MAP, H. Karso, SIP, Een Rusmiyati, SE, serta Abdul Wahid Wadinih, S.Sos. (HSY)
