OJK Cirebon Terima Kunjungan Komisi XI DPR RI, Bahas Penguatan Stabilitas Keuangan dan Perlindungan Konsumen
Cirebon,- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon menerima kunjungan kerja spesifik dari Komisi XI DPR RI sebagai langkah memperkuat koordinasi, evaluasi, dan sinergi kebijakan terkait stabilitas sektor jasa keuangan serta perlindungan konsumen di wilayah Jawa Barat, khususnya Cirebon Raya.
Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda pengawasan Komisi XI untuk memastikan implementasi kebijakan OJK di daerah berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Rombongan Komisi XI dipimpin Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal, bersama 17 anggota lainnya. Hadir pula Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi; Kepala OJK Provinsi Jawa Barat, Darwisman; serta Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib.
Dalam sambutannya, Inarno Djajadi menegaskan komitmen OJK dalam memperkuat peran pasar modal sebagai pilar utama pendanaan jangka panjang yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Ia memaparkan perkembangan pasar modal Indonesia terus menunjukkan tren positif.
“Per 24 November 2025, IHSG berada di posisi 8.570,25 dan sepanjang tahun 2025 mencatat all time high sebanyak 20 kali. Kapitalisasi pasar juga tumbuh 26,96 persen year-to-date, dari Rp12.336 triliun menjadi Rp15.662 triliun,” ujar Inarno.
Pertumbuhan signifikan juga terjadi pada jumlah investor. Per September 2025, jumlah Single Investor Identification (SID) mencapai 19,52 juta atau bertambah 4,65 juta investor baru, sekaligus melampaui target tahunan.
Inarno menegaskan perkembangan tersebut menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal sebagai sumber pendanaan yang produktif bagi pembangunan nasional maupun daerah. OJK, lanjutnya, akan terus menjaga integritas pasar serta memperluas literasi dan akses masyarakat terhadap instrumen pasar modal.
Sementara itu, Mohamad Hekal menyampaikan apresiasi kepada OJK atas kinerja dan kontribusinya dalam memperkuat stabilitas sektor keuangan. Ia menekankan pentingnya sinergi antara DPR dan OJK untuk memperluas akses pendanaan di berbagai daerah, termasuk Cirebon Raya.
“Kami mendorong OJK untuk terus menghadirkan kebijakan yang mendukung perkembangan ekonomi di Jawa Barat. Sinergi DPR dan OJK akan terus diperkuat guna memastikan kebijakan yang dihasilkan memberi dampak positif bagi pembangunan daerah,” ujar Hekal.
Kepala OJK Provinsi Jawa Barat, Darwisman, turut memaparkan perkembangan industri jasa keuangan di wilayahnya. Menurutnya, sektor pasar modal Jawa Barat menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam tiga tahun terakhir.
“Jumlah investor di Jawa Barat meningkat dari 2,69 juta SID pada 2023 menjadi 2,93 juta SID pada 2024, atau tumbuh 8,44 persen year-on-year. Pada 2025, jumlahnya melonjak 24,10 persen menjadi 3,63 juta SID. Tahun ini juga terdapat empat emiten baru yang melantai di BEI, salah satunya berasal dari Cirebon,” jelasnya.
Ia menambahkan, peningkatan tersebut tidak terlepas dari kegiatan edukasi dan literasi keuangan yang dilakukan secara masif. Hingga 27 November 2025, OJK Jawa Barat telah melaksanakan 11.225 kegiatan edukasi, meningkat drastis dibanding 505 kegiatan pada 2024.
“Jumlah pesertanya juga melonjak dari 161.925 orang menjadi 2.231.608 orang,” katanya.
Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib menyampaikan pihaknya akan terus mendorong literasi dan inklusi keuangan di wilayahnya, khususnya terkait pasar modal.
Ia menuturkan bahwa di tahun 2026, OJK Cirebon telah merencanakan kegiatan business matching dan workshop untuk mengenalkan instrumen pasar modal sebagai alternatif pembiayaan, baik kepada pelaku usaha maupun pemerintah daerah melalui potensi penerbitan obligasi atau sukuk daerah.
“OJK Cirebon juga akan intensif memberikan edukasi kepada kelompok pekerja migran, karena mereka memiliki potensi ekonomi yang besar namun rentan terhadap penipuan investasi,” ujar Agus.
Kunjungan Komisi XI DPR RI ini menandai semakin kuatnya komitmen regulator dan legislatif dalam memperkuat ekosistem jasa keuangan di daerah.
OJK menegaskan pihaknya siap memperluas sinergi dengan DPR untuk mendorong stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (HSY)
