Pasokan BBM Seret, Ratusan Kapal Nelayan Cirebon Sempat Terhenti
BisnisCirebon – Krisis pasokan bahan bakar minyak (BBM) yang sempat menghambat aktivitas nelayan di Kota Cirebon mulai mendapatkan penanganan. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kota Cirebon bergerak cepat menghadirkan tambahan BBM non-subsidi melalui kerja sama dengan Pertamina.
Langkah ini diambil untuk membantu nelayan yang selama hampir satu bulan terakhir kesulitan melaut akibat terbatasnya pasokan bahan bakar, khususnya bagi kapal berukuran besar.
Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan DKPPP Kota Cirebon, Yudi Lukmana Hakim, menjelaskan bahwa pemerintah daerah memang tidak memiliki kewenangan langsung dalam pengadaan BBM non-subsidi. Meski demikian, upaya tetap dilakukan agar aktivitas nelayan tidak lumpuh.
Menurutnya, DKPPP telah berkoordinasi dengan Pertamina untuk mendatangkan pasokan melalui SPBN Kejawanan. Pada Selasa malam, sebanyak delapan kiloliter Pertamina Dex telah tiba untuk memenuhi kebutuhan awal nelayan.
“Pasokan tambahan ini kami dorong terus agar kebutuhan nelayan bisa terpenuhi bertahap,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).
Ia menjelaskan, kebutuhan BBM untuk kapal nelayan cukup besar. Kapal di bawah 30 gross tonnage (GT) membutuhkan sekitar 20 hingga 24 kiloliter, sedangkan kapal di atas 30 GT bisa mencapai 32 kiloliter dalam sekali operasional.
Karena itu, pemenuhan pasokan tidak dapat bergantung pada satu sumber saja. DKPPP juga membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta, meski distribusi saat ini masih terkendala keterbatasan stok dan kenaikan harga minyak dunia.
“Sementara untuk BBM subsidi, penyalurannya tetap harus mengikuti kuota dari pemerintah pusat melalui BPH Migas dan Pertamina,” jelasnya.
Kepala DKPPP Kota Cirebon, Elmi Masruroh, menyebut kuota BBM subsidi yang diterima daerahnya saat ini sekitar 2.700 kiloliter per tahun. Jumlah tersebut harus dibagi secara merata agar seluruh nelayan tetap mendapatkan jatah.
“Kalau satu kapal diberi terlalu banyak, nelayan lain bisa tidak kebagian. Karena itu distribusinya kami atur supaya adil,” katanya.
Ia menambahkan, pihaknya terus mengusulkan penambahan kuota BBM subsidi ke pemerintah pusat melalui surat resmi dan koordinasi berkala. Proses rekomendasi penyaluran pun kini dilakukan secara daring untuk meningkatkan transparansi.
“Prosesnya sekarang sudah melalui aplikasi, sehingga lebih transparan dan terpantau,” ujarnya.
Di sisi lain, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Cirebon, Karsudin, menyambut baik langkah cepat pemerintah daerah. Namun, ia menilai tambahan pasokan masih perlu ditingkatkan agar aktivitas nelayan bisa kembali normal sepenuhnya.
Menurutnya, sekitar 100 kapal nelayan, terutama kapal berukuran di atas 30 GT, sempat tidak beroperasi hampir satu bulan akibat minimnya pasokan BBM.
“Kami berharap ada tambahan kuota, minimal 20 kiloliter per kapal, supaya nelayan bisa kembali melaut tanpa hambatan,” pungkasnya.**
