Perkuat Demokrasi, Bawaslu Kota Cirebon Tekan MoU dengan UGJ dan UIN Siber Syekh Nurjati
Cirebon,- Badan Pengawas Pemilu Kota Cirebon (Bawaslu) Kota Cirebon terus memperluas kemitraan strategis dalam rangka penguatan demokrasi di daerah.
Terbaru, Bawaslu menandatangani perjanjian kerja sama atau memorandum of understanding (MoU) dengan Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) dan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon pada 23–24 Februari 2026.
Ketua Bawaslu Kota Cirebon, Devi Siti Sihatul Afiah mengatakan kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kerja-kerja kelembagaan, khususnya pada masa nontahapan Pemilu maupun Pilkada.
“Alhamdulillah kami telah membangun kerja sama dengan UGJ dan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Ini dalam rangka memperkuat kerja-kerja kelembagaan di masa nontahapan,” ujar Devi, Kamis (26/2/2026).
Menurutnya, penandatanganan MoU ini juga menjadi langkah konkret dalam memperluas jaringan pengawasan partisipatif yang selama ini terus dikembangkan Bawaslu. Pengawasan tidak hanya dilakukan saat tahapan Pemilu dan Pilkada berlangsung, tetapi juga secara berkelanjutan.
Di masa nontahapan, Bawaslu tetap menjalankan sejumlah agenda penting, seperti pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, pembaruan data partai politik, hingga pendidikan politik dan demokrasi kepada masyarakat.
Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kota Cirebon, Nurul Fajri menambahkan kolaborasi dengan perguruan tinggi menjadi instrumen penting dalam penguatan demokrasi lokal.
“Kerja sama ini mencakup pelibatan dalam kegiatan pengawasan partisipatif, penelitian akademik tentang kepemiluan dan demokrasi, pendidikan demokrasi, serta penyediaan informasi kepemiluan yang relevan dengan kerja-kerja kelembagaan Bawaslu,” jelasnya.
Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Cirebon, M Joharudin, mendorong agar kampus turut menyediakan ruang khusus edukasi demokrasi.
Ia mengusulkan adanya “pojok demokrasi” atau fasilitas serupa di lingkungan perguruan tinggi sebagai pusat informasi kepemiluan dan demokrasi.
“Selain itu, riset-riset ilmiah yang adaptif terhadap perkembangan zaman juga dinilai penting untuk memperkuat kualitas demokrasi, baik di Kota Cirebon maupun secara nasional,” ujarnya.
Pihak perguruan tinggi menyambut positif kolaborasi tersebut. Rektor UGJ Cirebon, Prof Dr H Achmad Faqih, mengapresiasi langkah Bawaslu dalam membangun sinergi dengan dunia akademik.
“Kami sangat menyambut baik dan mengapresiasi kerja sama ini. Harapannya, kolaborasi ini dapat meningkatkan pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi,” ujarnya.
Senada, Ketua Senat UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof Dr H Dedi Djubaedi, menilai kerja sama ini dapat diimplementasikan melalui berbagai program edukasi demokrasi, terutama bagi generasi muda.
Menurutnya, penguatan demokrasi saat ini menghadapi tantangan serius, mulai dari distraksi informasi, fenomena fear of missing out (FOMO) di kalangan anak muda, hingga derasnya arus media sosial.
“Karena itu, kerja sama ini harus diimplementasikan secara optimal untuk menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi,” tegasnya.
Melalui kolaborasi ini, Bawaslu Kota Cirebon berharap sinergi antara lembaga pengawas Pemilu dan perguruan tinggi dapat menjadi fondasi kuat dalam membangun budaya demokrasi yang partisipatif, edukatif, dan berkelanjutan di Kota Cirebon. (HSY)
