Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Terima Keluhan Banjir dan Infrastruktur di Wilayah Selatan
Cirebon,- Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Harry Saputra Gani, menyerap berbagai aspirasi warga dari Kelurahan Argasunya dan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, dalam kegiatan reses yang digelar, Senin (16/3/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Kantor DPD NasDem Kota Cirebon dan dihadiri masyarakat yang antusias menyampaikan beragam usulan, mulai dari persoalan infrastruktur hingga program pemerintah.
Salah satu keluhan utama yang disampaikan warga adalah genangan air yang kerap terjadi saat hujan deras di Jalan Angkasa, Kelurahan Kalijaga. Warga menilai kondisi tersebut sudah berlangsung lama dan belum tertangani secara maksimal.
Menanggapi hal itu, Harry menjelaskan bahwa ruas jalan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam melakukan penanganan langsung. Ia menyebutkan, genangan terjadi akibat penyempitan badan jalan serta meluapnya aliran kali di sekitar lokasi.
“Penanganan yang tepat adalah dengan pelebaran jalan. Jika tidak dilakukan, potensi banjir akan terus terjadi. Kami akan berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Barat agar aspirasi ini bisa ditindaklanjuti,” ujarnya.
Selain persoalan banjir, warga juga mengusulkan perbaikan infrastruktur di wilayah Argasunya dan Kalijaga. Menurut Harry, kawasan selatan Kota Cirebon masih membutuhkan perhatian lebih, khususnya dalam pembangunan jalan lingkungan di tingkat RW.
Ia menambahkan, masih banyak permukiman yang tergolong kumuh di wilayah tersebut, sehingga kebutuhan pengaspalan jalan perkampungan menjadi salah satu prioritas yang paling banyak diajukan masyarakat.
Tak hanya itu, warga juga menyoroti pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Mereka mengeluhkan kualitas dan komposisi menu yang dinilai belum sesuai standar gizi, bahkan dalam beberapa kasus dianggap kurang layak dikonsumsi.
Menanggapi hal tersebut, Harry menilai program MBG pada dasarnya sangat baik, namun perlu evaluasi dalam pelaksanaannya, khususnya pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Programnya sudah bagus, tapi pelaksanaannya perlu diperbaiki. Silakan masyarakat melaporkan jika menemukan makanan yang tidak layak agar bisa segera dievaluasi,” tutupnya. (HSY)
