Wali Kota Cirebon Dorong Industrialisasi Pertanian Lewat Skema Semi Closed-Loop Supply Chain
BisnisCirebon.com – Pemerintah Kota Cirebon menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) Proyek Implementasi Skema Semi Closed-Loop Supply Chain (SCLSC) untuk mendukung industrialisasi pertanian dan pengembangan material baru. Penandatanganan ini dilakukan sebagai bagian dari Program Aglomerasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan, bertempat di Hotel Grand Mansion, Rabu (20/8/2025).
Acara tersebut dihadiri oleh Wali Kota Cirebon Effendi Edo, Sekretaris Daerah Agus Mulyadi, Ketua Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko, serta berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah daerah dan sektor swasta.
Dalam sambutannya, Wali Kota Effendi menegaskan bahwa MoU ini merupakan langkah awal penting untuk membangun ekosistem ekonomi yang berpihak pada masyarakat, khususnya kelompok rentan.
“Tugas kita bukan sekadar menyalurkan bantuan, melainkan membangun sistem yang memberi kesempatan bagi masyarakat miskin untuk berdaya. Skema SCLSC menjadi solusi konkret memperkuat rantai nilai pertanian hingga ke pasar,” ujarnya dikutip BisnisCirebon.com.
Menurutnya, posisi geografis Cirebon yang strategis—sebagai simpul antara Jawa Barat dan Jawa Tengah—menjadi peluang besar untuk mengembangkan pusat pengolahan, distribusi, dan perdagangan hasil pertanian dari daerah sekitar seperti Brebes, Indramayu, dan Kuningan.
Wali Kota menyebutkan bahwa program ini diharapkan memberi tiga manfaat utama yakni pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui koperasi, peningkatan efisiensi dan nilai tambah produk pertanian dan pembangunan berkelanjutan berbasis sumber daya lokal.
Selain menciptakan lapangan kerja baru, program ini juga ditargetkan dapat menekan ketimpangan sosial.
“Mari kita nyalakan lilin itu, dari Brebes hingga Cirebon, agar sinar pembangunan menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” ajaknya sambil mengutip pesan Bung Hatta.
Ketua BP Taskin, Budiman Sudjatmiko, menambahkan bahwa kerja sama ini adalah tonggak penting dalam menghadirkan solusi terintegrasi pengentasan kemiskinan struktural. Ia menekankan pentingnya koperasi sebagai tulang punggung ekonomi rakyat yang menghubungkan petani dengan produksi, distribusi, hingga pasar.
“Penandatanganan MoU ini langkah konkret menuju pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi lokal. Koperasi bisa menjadi katalis transformasi pertanian berkelanjutan,” tutur Budiman.
Program ini melibatkan empat pemerintah daerah (Kota dan Kabupaten Cirebon, Brebes, Indramayu, dan Kuningan) serta lima mitra swasta, termasuk PT Garam (Persero) dan perusahaan pengolahan limbah asal Belanda, Harvest Waste.
BP Taskin juga menetapkan sembilan sektor prioritas dalam kolaborasi ini: pangan, energi baru terbarukan, industri kreatif, digital, pendidikan, kesehatan, transportasi, perumahan, serta hilirisasi produk.
Model Semi Closed-Loop Supply Chain (SCLSC) yang diadopsi mengintegrasikan produksi, pengolahan, distribusi, hingga pemanfaatan limbah secara efisien. Dengan koperasi dan UMKM sebagai aktor utama, masyarakat miskin diharapkan dapat terlibat langsung dalam aktivitas ekonomi produktif. Makin Tahu Indonesia.**
