Inflasi Terkendali, Pemkot Cirebon Tetap Perkuat Koordinasi Daerah
BisnisCirebon.com – Pemerintah Kota Cirebon menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dirangkaikan dengan rapat koordinasi nasional Kementerian Dalam Negeri secara virtual.
Pertemuan berlangsung di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Selasa (2/12/2025), dan menjadi momentum penting untuk memperkuat strategi pengendalian inflasi di Kota Cirebon dan wilayah Ciayumajakuning.
Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, menyampaikan bahwa forum ini bukan sekadar agenda koordinasi, melainkan ruang strategis untuk memastikan Kota Cirebon tetap berada pada jalur kestabilan ekonomi, khususnya dalam menjaga daya beli masyarakat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 3 November 2025, inflasi year-on-year Kota Cirebon berada di angka 2,90 persen dengan Indeks Harga Konsumen sebesar 107,64. Meskipun masih dalam kategori moderat, kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang menyumbang inflasi 1,67 persen menunjukkan bahwa kebutuhan pangan tetap menjadi sektor paling rentan.
“Kita tidak hanya fokus pada stabilitas harga pangan, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar lainnya tetap terjangkau. Stabilitas harga harus dilihat dari perspektif kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pola inflasi yang terus meningkat sejak awal 2025, terutama menjelang akhir tahun. Kenaikan ini kerap dipengaruhi faktor musiman seperti peningkatan permintaan, kepadatan distribusi barang, dan penyesuaian harga pada sejumlah komoditas strategis.
“Tekanan kebutuhan hidup bukan hanya datang dari pangan, tetapi dari berbagai kebutuhan pokok lain yang tidak bisa ditunda. Ini menunjukkan bahwa pengendalian inflasi harus dilakukan secara komprehensif,” tambahnya.
Di tingkat regional, posisi Kota Cirebon berada di tengah-tengah Jawa Barat. Angka inflasi lebih rendah dibanding Kota Sukabumi yang mencapai 3,87 persen, namun lebih tinggi dari Kabupaten Subang dengan 2,18 persen. Kondisi ini memperlihatkan urgensi koordinasi yang berkesinambungan, mengingat Cirebon sangat mengandalkan pasokan barang dari berbagai daerah.
“Kita harus memperkuat cadangan pangan, memastikan kelancaran distribusi, menjaga ritme operasi pasar, serta memantau ketat komoditas dengan volatilitas tinggi,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Wakil Wali Kota berharap memasuki tahun 2026 Kota Cirebon semakin siap menghadapi dinamika ekonomi global, sekaligus lebih kuat dalam melindungi kesejahteraan warganya.
“Semangat kebersamaan ini menjadi pondasi penting untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat,” ungkapnya.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Fickry Widya Nugraha, menambahkan bahwa inflasi Ciayumajakuning masih terjaga dalam sasaran 2,5% ± 1%. Namun demikian, diperlukan roadmap pengendalian inflasi yang lebih terukur untuk jangka menengah hingga panjang.
“TPID Ciayumajakuning telah menjalankan berbagai program unggulan pengendalian inflasi. Ke depan, program ini tidak hanya menjaga stabilitas harga, tetapi juga harus mampu menekan kesenjangan sosial dan mendorong inklusivitas,” jelasnya.
Beberapa tindak lanjut yang dihasilkan dari HLM tersebut antara lain pengesahan roadmap pengendalian inflasi jangka menengah-panjang untuk Ciayumajakuning, peningkatan efektivitas Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan pembagian peran yang lebih jelas, serta penguatan program unggulan pengendalian inflasi melalui kolaborasi antarwilayah.**
