OJK Cabut Izin Usaha, Nasabah Padati Kantor BPR Bank Cirebon Minta Kepastian Dana
Cirebon,- Ratusan nasabah mendatangi kantor Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Perumda BPR) Bank Cirebon di Jalan Talang Nomor 43, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Selasa (10/2/2026).
Kedatangan mereka untuk menanyakan kepastian nasib dana simpanan setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha bank tersebut.
Pencabutan izin usaha mulai berlaku efektif sejak 9 Februari 2026. Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-12/D.03/2026 tentang Pencabutan Izin Usaha Perumda BPR Bank Cirebon.
Pantauan di lokasi, para nasabah terlihat memadati area kantor bank. Sebagian dari mereka berharap ada kejelasan mengenai proses pengembalian dana tabungan.
Salah seorang nasabah, Yani (50), warga Kebon Baru, mengaku telah mengikuti program Tabungan Anak Sekolah (TAS) selama sembilan tahun atau tiga periode. Selama ini, menurutnya, proses pencairan selalu berjalan lancar.
“Sejak anak mulai sekolah saya ikut menabung di program TAS. Sudah tiga periode, sembilan tahun. Biasanya ambil tiap tiga tahun sekitar Rp10 juta. Sekarang baru berjalan enam bulan, setoran per bulan Rp255 ribu lewat kolektor dan selalu lancar,” ujarnya.
Ia berharap simpanannya dapat segera dicairkan setelah pencabutan izin usaha tersebut.
“Harapannya bisa segera cair,” katanya.
Hal senada disampaikan Soni (36), warga Jalan Tentara Pelajar, Kota Cirebon. Ia tercatat sebagai nasabah tabungan umum sekaligus peserta TAS.
“Saya punya tabungan umum sekitar Rp10 juta. Untuk TAS nilainya Rp20 juta dengan jangka lima tahun, sekarang sudah berjalan sekitar tiga setengah tahun. Setorannya sekitar Rp150 ribu per bulan,” tutur Soni.
Ia mengaku sebelumnya sudah dua kali melakukan pencairan dana TAS untuk kebutuhan pendidikan anak. Kini, ia hanya berharap haknya sebagai nasabah tetap terpenuhi.
“Harapannya uang bisa kembali, yang penting hak kita terpenuhi,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi. Ia juga meminta nasabah tidak perlu berbondong-bondong mendatangi kantor BPR.
“Untuk masyarakat tidak perlu panik dan tidak perlu ramai-ramai datang ke kantor BPR Bank Cirebon,” ujarnya.
Menurut Agus, saat ini pihaknya menunggu proses rekonsiliasi data yang akan dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Nantinya, LPS akan menjalankan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk menunjuk bank yang akan menangani proses pembayaran klaim simpanan nasabah.
“Kita tunggu rekonsiliasi data dari LPS dan pelaksanaan kewenangan LPS sesuai undang-undang,” katanya. (HSY)
