Penyaluran Bantuan Pangan Beras Dihentikan Sementara saat Masa Tenang Pemilu
BisnisCirebon.Com: Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (Bapanas/NFA) memastikan penyaluran bantuan pangan beras (BPB) dihentikan sementara pada masa tenang pemilihan umum (pemilu). Penghentian sementara itu dilakukan agar proses pemilu tahun ini berjalan dengan tenang.
Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No 3 Tahun 2022, masa kampanye pemilu 2024 berakhir pada 10 Februari, setelahnya ada masa tenang yang berlangsung 11-13 Februari.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, Bapanas telah bersurat kepada Perum Bulog yang menyampaikan bahwa demi mendukung terwujudnya kelancaran penyelenggaran pemilu serta mempertimbangkan tahapan dan jadwal yang ditetapkan KPU maka penyaluran BPB perlu dihentikan sementara dalam rentang waktu 8-14 Februari 2024 di seluruh wilayah.
Kemudian, Bulog diminta mengoptimalkan penyaluran sebelum masa tenang dan pascapemungutan suara serta mengoordinasikan dengan dinas urusan pangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
“Jadi, pada 8-9 Februari yang merupakan hari libur nasional dan 10 Februari yang menjadi hari terakhir kampanye, lalu 11-13 Februari yang merupakan masa tenang pemilu, BPB dihentikan sementara untuk menghormati pemilu dan pemutakhiran data. Sekali lagi, ini karena memang tidak ada politisasi bantuan pangan,” ujar Arief dalam keterangan yang dikutip Kamis (08/02/2024).
Arief menyatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah menyampaikan secara terpisah kalau memang BPB harus dihentikan sementara. “Ya memang harus dihentikan sementara, sehingga tidak terjadi polemik bahwa BPB ini dipolitisasi. Kita pahami bersama bahwa BPB ini sangat diperlukan masyarakat dan memang sudah terencana sejak lama. Nanti, setelah pemilu, 15 Februari akan dimulai lagi penyaluran BPB,” ujar Arief.
Bapanas kembali menegaskan bahwa BPB sebenarnya bukan hanya menjelang pemilu, agendanya pun tidak mengikuti agenda politik, tapi memang sesuai kebutuhan. “BPB tentunya dilakukan oleh pemerintah, jadi negara itu hadir di saat memang diperlukan,” papar Arief.
Bapanas mencatat, realisasi penyaluran BPB per 6 Februari 2024 telah menyentuh 179.149.760 kilogram (kg) atau 179.149 ton. Rencananya, program bantalan ekonomi masyarakat tersebut dilaksanakan sampai Juni 2024. Sebenarnya, jelas Arief, program seperti itu memang sudah ada sejak dulu, hanya saat ini produk berasnya sangat baik dan hampir tidak ada komplain.
“Alhamdulillah, karena Bulog sendiri sudah melakukan perbaikan. Bantuan pangan ini terlihat masif karena memang penugasan Bapanas kepada Bulog dan terus dikoordinasikan dengan sangat baik,” kata dia.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, rerata nasional harga semua jenis beras pada minggu pertama Februari 2024 mencapai Rp 14.107 per kg dengan 179 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga. Pada minggu keempat Januari 2024, rerata nasional harga semua jenis beras Rp 13.973 per kg dengan 142 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga.
Selain bicara penghentian sementara BPB jelang pemilu, Bapanas juga menyampaikan persiapan off-take panen pada Maret 2024. Arief menjelaskan, Bapanas bersama BUMN pangan sedang dalam persiapan menyambut panen di Maret. Bapanas memastikan kesiapan BUMN pangan sebagai off-taker. Pemerintah akan menjaga harga di tingkat petani supaya tidak jatuh.
Misal beras, nanti kalau saat panen mulai meninggi lalu harga gabah masih Rp 5.500-6.000 per kilogram (kg), itu cukup baik. Tapi kalau angkanya di bawah itu, pemerintah bisa dianggap tidak bisa mengelola kesejahteraan petani.
“Untuk persiapan panen Maret, proyeksinya 3,51 juta ton beras, jagung 1,9 juta ton. Kita siapkan MRMP (Modern Rice Milling Plant), CDC (Corn Drying Center), dryer (pengering), di-on-kan semua,” tandas Arief.
Kesejahteraan petani dapat dilihat dari perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP). Khusus Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) berdasarkan historis data dari Badan Pusat Statistik (BPS), mulai Oktober 2022, NTPP tercatat mulai berkembang melampaui 100, NTPP Januari 2024 mencapai 116,16. (Ardi)
