60 Persen Usulan Musrenbang Pekalipan Fokus Infrastruktur, Sisanya Pemberdayaan Masyarakat
Cirebon,- Tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon tahun 2027 di Kecamatan Pekalipan telah memasuki level kecamatan. Hal tersebut ditandai dengan digelarnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Pekalipan, Rabu (4/2/2026).
Camat Pekalipan, Gandi, SST, menjelaskan seluruh usulan yang dibahas dalam Musrenbang kecamatan merupakan hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang telah melalui proses panjang, mulai dari forum RW hingga Musrenbang kelurahan.
“Semua usulan sudah kami rekap dan inventarisasi dari masing-masing kelurahan. Secara garis besar, sekitar 60 persen berkaitan dengan kebutuhan infrastruktur dan 40 persen menyasar program pemberdayaan masyarakat. Harapannya, usulan ini dapat direalisasikan pada 2027,” ujar Gandi.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Cirebon yang juga merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan Pekalipan–Kejaksan, Imam Yahya, menegaskan Musrenbang kecamatan berfungsi sebagai forum penggabungan dari berbagai usulan pembangunan yang telah dibahas di tingkat bawah.
“Ini merupakan hasil agregasi dari proses perencanaan di kelurahan yang diawali melalui rembug warga. Kami mendorong agar seluruh aspirasi yang sudah dihimpun dapat diakomodasi dan diwujudkan pada tahun anggaran 2027,” kata Imam.
Namun demikian, Imam mengingatkan kondisi fiskal nasional dalam beberapa tahun ke depan diperkirakan masih menghadapi tantangan berat. Ia menyebut, sejak 2025 hingga proyeksi 2027, pemerintah harus menghadapi beban pembayaran utang negara yang jatuh tempo dengan nilai mencapai sekitar Rp800 triliun.
“Situasi ini membuat kebijakan efisiensi anggaran tidak terhindarkan, baik di tingkat kementerian maupun pemerintah daerah,” jelasnya.
Meski begitu, Imam menyampaikan adanya sinyal positif dari pemerintah pusat. Menurutnya, Kementerian Keuangan membuka peluang dukungan fiskal bagi daerah yang mampu menunjukkan kinerja penyerapan anggaran yang baik.
“Ini menjadi peluang bagi pemerintah daerah. Karena itu, kami mendorong Pemkot Cirebon agar segera merealisasikan program-program yang telah ditetapkan supaya serapan anggarannya optimal,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Imam juga menerima langsung dokumen usulan pembangunan dari Camat Pekalipan untuk diperjuangkan melalui mekanisme aspirasi di DPRD Kota Cirebon.
“Usulan dari Pak Camat sudah saya terima dan akan saya tindak lanjuti dengan menyampaikannya kepada pimpinan DPRD,” katanya.
Di sisi lain, Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati menekankan pentingnya pengawalan bersama terhadap seluruh aspirasi masyarakat yang telah dirumuskan sejak tingkat bawah hingga kecamatan.
“Saya hadir langsung dalam Musrenbang Kecamatan Pekalipan untuk perencanaan RKPD 2027. Aspirasi masyarakat sudah disusun secara berjenjang, mulai dari rembug warga, musrenbang kelurahan, hingga hari ini di tingkat kecamatan, dan ini harus kita kawal bersama,” ungkap Farida.
Ia berharap seluruh usulan yang diajukan dapat diselaraskan dengan program prioritas Pemerintah Kota Cirebon, sehingga benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, baik di bidang infrastruktur maupun pemberdayaan ekonomi dan sosial.
“Mudah-mudahan aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dan direalisasikan pada 2027, khususnya yang sejalan dengan skala prioritas pembangunan daerah,” tutupnya. (HSY)
