Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon Dorong Evaluasi Total Usai BRT Disetop
Cirebon,- Layanan Bus Rapid Transit (BRT) Trans Cirebon Koridor 2 yang selama ini melayani mobilitas masyarakat Kota Cirebon berhenti beroperasi 1 Januari 2026.
Penghentian operasional ini menjadi akhir dari perjalanan moda transportasi massal yang dinilai belum berjalan optimal sejak diresmikan.
Pengelolaan BRT Trans Cirebon berada di bawah koordinasi Dinas Perhubungan Kota Cirebon dan PD Pembangunan, dengan melibatkan pihak ketiga sebagai operator.
Namun, dalam kurun waktu sekitar dua tahun berjalan, layanan tersebut dinilai belum mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Menanggapi kebijakan penghentian operasional BRT tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno, menilai langkah tersebut sudah tepat.
Ia menyebutkan lambatnya perkembangan operasional BRT menjadi salah satu indikator utama perlunya evaluasi menyeluruh terhadap program transportasi massal tersebut.
“Selama ini perkembangan operasional BRT Trans Cirebon berjalan lambat dan belum memberikan dampak signifikan bagi masyarakat, padahal anggaran yang digunakan cukup besar,” ujar Agung kepada About Cirebon, Jumat (2/1/2026).
Ia mengungkapkan, anggaran operasional BRT Trans Cirebon yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai sekitar Rp1,5 miliar.
Namun, dari total 10 unit bus yang tersedia, hanya sekitar tiga hingga empat unit yang benar-benar beroperasi melayani penumpang.
Menurut Agung, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran. Ia menegaskan setiap penggunaan APBD pada prinsipnya harus berorientasi pada pelayanan publik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“APBD itu prinsipnya untuk melayani masyarakat. Maka ketika operasional BRT tidak optimal, sudah seharusnya dilakukan evaluasi secara menyeluruh,” tegasnya.
Lebih lanjut, Agung mendorong Dinas Perhubungan Kota Cirebon untuk segera mengambil langkah konkret, baik dalam mengevaluasi sistem pengelolaan BRT maupun merumuskan konsep transportasi massal yang lebih efektif ke depan.
Evaluasi tersebut dinilai penting, tidak hanya dari sisi efisiensi anggaran, tetapi juga dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Ke depan, moda transportasi massal harus benar-benar menjadi solusi transportasi yang efektif, nyaman, dan terjangkau bagi warga Kota Cirebon,” pungkas Agung. (HSY)
